Kamis, 23 Juli 2020

BAB III PERUBAHAN MASYARAKAT INDONESIA PADA MASA PENJAJAHAN DAN TUMBUHNYA SEMANGAT KEBANGSAAN ; Kondisi Masyarakat Masa Penjajahan

Monopoli Perdagangan

Pada awal kedatangannya, bangsa-bangsa Barat diterima dengan baik oleh rakyat Indonesia. Hubungan perdagangan antara bangsa Indonesia dengan bangsa Barat berubah menjadi hubungan penguasaan atau penjajahan.
VOC terus berusaha memperoleh kekuasaan yang lebih dari sekedar jual beli. Itulah yang memicu kekecewaan, kebencian, dan perlawanan fisik.

Pada awalnya, VOC meminta keistimewaan hak-hak dagang. Akan tetapi, dalam perkembangannya menjadi penguasaan pasar (monopoli).

VOC menekan para raja untuk memberikan kebijakan perdagangan hanya dengan VOC. Akhirnya, VOC bukan hanya menguasai daerah perdagangan, tetapi juga menguasai politik atau pemerintahan.

Kebijakan Kerja Paksa


Gubernur Jenderal Daendls yang memerintah tahun 1808-1811 melakukan berbagai kebijakan seperti pembangunan militer, jalan raya, perbaikan pemerintahan, dan perbaikan ekonomi.

Salah satu kebijakan yang terkenal dan buktinya dapat disaksikan hingga masa sekarang adalah pembangunan jalan Anyer-Panarukan (Jalan Raya Pos).

Jalan Raya Pos sangat penting bagi pemerintah kolonial. Jalan tersebut dibangun dengan tujuan utama untuk kepentingan militer pemerintah kolonial.

Dalam perkembangannya, jalan tersebut menjadi sarana transportasi pemerintahan dan mengangkut berbagai hasil bumi.

Pembangunan jalur Anyer-Panarukan tersebut dilakukan oleh tenaga manusia. Puluhan ribu penduduk dikerahkan untuk membangun jalan tersebut.

Rakyat Indonesia dipaksa Belanda untuk membangun jalan. Mereka tidak digaji dan tidak menerima makanan yang layak.

Akibatnya, ribuan penduduk meninggal, baik karena kelaparan maupun penyakit yang diderita. Pengerahan penduduk untuk mengerjalan berabgai proyek Belanda disebut kerja paksa atau kerja rodi.

Sistem Sewa Tanah

Saat Inggris menguasai Indonesia, Gubernur Jenderal Lord Minto membagi daerah jajahan Hindia Belanda menjadi empat goverment, yakni Malaka, Sumatera, Jawa, dan Maluku.

Lord Minto selanjutnya menyerahkan tanggung jawab kekuasaan atas seluruh wilayah itu kepada Letnan Gubernur Thomas Stamford Raffles.

Salah satu kebijakan terkenal pada masa Raffles adalah sewa tanah atau landrent-system atau landelijk stelsel. Sistem tersebut memiliki ketentuan, antara lain:


Petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut
Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah
Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai
Bagi yang tidak memiliki tanah dikenakan pajak kepala

Sistem Tanam Paksa


Pada tahun 1830, Johannes den Bosch menerapkan sistem tanam paksa (cultuur stelsel). Kebijakan ini diberlakukan karena Belanda menghadapi kesulitan keuangan akibat perang Jawa atau Perang Diponegoro (1825-1830) dan Perang Belgia (1830-1831).

Ketentuan kebijakan tanam paksa yang diberikan pemerintah Hindia Belanda sangat memberatkan masyarakat Indonesia.

Apalagi, pelaksanaanya penuh dengan penyelewengan sehingga semakin menambah penderitaan rakyat Indonesia.

Banyak ketentuan yang dilanggar atau diselewengkan baik oleh pegawai Belanda maupun pribumi. Praktik-praktik penekanan dan pemaksaan terhadap rakayat tersebut antara lain sebagai berikut:


Menurut ketentuan, tanah yang digunakan untuk tanaman wajib hanya 1/5 dari tanah yang dimiliki rakyat. Namun kenyataanya, selalu lebih bahkan sampai 1/2 bagian dari tanah yang dimiliki rakyat.
Kelebihan hasil panen tanaman wajib tidak pernah dibayarkan
Waktu untuk kerja wajib melebihi 66 hari, dan tanpa imbalan yang memadai
Tanah yang digunakan untuk tanaman wajib tetap dikenakan pajak.

Perlawanan Terhadap Kolonialisme

Persekutuan Dagang

1. Sultan Baabulah Mengusir Portugis

2. Perlawanan Aceh

3. Ketangguhan "Ayam Jantan dari Timur"

4. Serangan Mataran Terhadap VOC


Pemerintah Hindia Belanda

1. Perang Saparua

2. Perang Paderi

3. Perang Diponegoro

4. Perang Aceh

5. Perlawanan Sisingamangaraja

6. Perang Banjar

7. Perang Jagaraga

0 komentar:

Posting Komentar